Kabid BPHTB dan Pertani Diduga Terlibat Penyerobotan Lahan
Karawang,Wartapasundan.id
Permasalahan dugaan penyerobotan lahan milik ahli waris Alm) Idup Salam yang disinyalir dilakukan oleh PT Pertani diduga dibantu oleh oknum Pegawai Bapenda dan BPN Karawang hingga saat ini belum menemui titik terang.
Sebelumnya kuasa ahli waris (Alm) Idup Salam, A Tatang Suryadi sudah melaporkan permasalahan tersebut ke Polda Jabar dan pada saat itu beberapa oknum pejabat di Bapenda dan BPN Karawang sampai dipanggil oleh penyidik Polda Jabar.
Namun menurut pengakuan Tatang sempat ada musyawarah yang menyebutkan pihak Bapenda siap menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) asalkan laporan tersebut dicabut.
Melihat ada titik terang, akhirnya Tatang selaku kuasa ahli waris mencabut laporan tersebut, namun sangat disayangkan hingga saat ini SPPT yang dijanjikan belum juga dikeluarkan oleh pihak Bapenda.
"Saya merasa ditipu oleh oknum pegawai Bapenda, mereka bilang siap mengeluarkan SPPT asalkan laporan dicabut, namun setelah saya cabut laporan SPPT yang dijanjikan belum juga terbit", jelas A Tatang Suryadi saat dihubungi via seluler, Selasa (27/07/21).
Lebih lanjut, Tatang menjelaskan, waktu pelaporan di Polda Jabar ada beberapa pejabat Bapenda Karawang yang dipanggil oleh penyidik, dari Kepala Badan, Kabid, dan Kasie, dan dari BPN Karawang juga Kepala Desa.
Saya menduga kuat ini ada pemufakatan jahat antara PT Pertani dan Oknum Pegawai Bapenda, karena kalau tidak ada pemufakatan jahat kenapa Bapenda tidak mau mengeluarkan SPPT, padahal semua bukti kepemilikan yang sah jelas ada di kita.
Demi tegaknya keadilan serta memperjuangkan hak, kami akan bawa kembali kasus ini ke ranah hukum, kami akan melaporkannya ke Bareskrim Mabes Polri agar semua yang terlibat bisa diproses secara hukum, tegas Tatang.
Tatang menyebut mempunyai kecurigaan yang kuat terhadap Kabid BPHTB saat ini, menurutnya sebelum Ia menjabat Kabid pada waktu itu jika tidak salah ia menjabat sebagai Kasie, dan Kabid BPHTB tau betul permasalahannya.
"Kalau memang Kabid BPHTB merasa benar ya jangan berbelit-belit seolah-olah permasalahan ini tidak bisa diselesaikan, kalau memang dia merasa tidak terlibat ga harus seperti itu, toh kita mau bayar pajak dan bantu pendapatan PAD," ulas Tatang.
Sementara itu, Kabid BPHTB Bapenda Karawang, H Endang Chachendra terkesan bungkam saat dikonfirmasi melalui pesan What's App terkait hal tersebut hingga berita ini dipublikasikan.(red)
Posting Komentar