Dewan PPP Karawang,Kritisi Pemkab Karawang Terkait Kerumunuman Program Vaksinasi Di Stadion
Karawang, Wartapasundan.id
Anggota DPRD Kabupaten Karawang H. Dedi Rustandi akhirnya angkat bicara soal ramainya isu yang disoroti tentang vaksinasi massal yang di lakukan Pemkab Karawang malah menyebabkan kerumunan massa yang berpotensi terjadi penularan cluster baru Covid-19.
Dikatakan Dedi dengan adanya program vaksinasi melalui pendaftaran langsung melalui online dirinya sangat menyetujui, Namun jika pelaksanaan di tempatkan di satu titik dirinya mengatakan merasa kurang tepat.
“Memang vaksinasi yang di lakukan oleh Pemkab saat ini di satu sisi mempercepat program yang di gencarkan pemerintah, tetapi di sisi lain jika di tempatkan di satu titik seperti yang di gelar di Stadion Singaperbangsa jelas sangat berpotensi terjadinya kerumunan massa yang akan terjadi bakal ada penyebaran virus baru,”ungkap Dedi mengatakan kepada awak media, Selasa (3/8/21).
Ia juga mengatakan jika kerumunan dan antriannya sangat luar biasa dan cendrung tidak sesuai dengan aturan prokes, ia menyebut seharunya Pemkab bisa berfikir lebih komprehensif dengan membagi vaksinasi tersebut ke wilayah – wilayah di tingkat kecamatan tidak di satu titik kumpul. Jika dulu memang antusias orang untuk di vaksin itu rendah, Namun menurutnya hari ini orang sudah mempunyai antusias yang tinggi.
“Tinggal di hitung datanya, berapa kapasitas stok vaksin yang di miliki Pemda, kemudian di cek data mana yang sudah di vaksin dan yang belum, tentunya data di setiap kecamatan atau desa ada. Dan data itu bisa di bagi per kecamatan – kecamatan kemudian di braekdown ke setiap desa, tentunya resiko dari kemungkin terjadi kerumunan cendrung tidak akan terjadi,”ujarnya.
Dengan adanya kegiatan vaksinasi, Dedi mengatakan DPRD tidak pernah mendapatakan tembusan secara formal baik dari tim gugus tugas manapun, dirinya mengaku hanya melihat dari banyaknya pengumuman yang ada di medsos.
“Kita juga mau sukses vaksin dan sukses juga meminimalisir pemutusan penyebaran mata rantai virus covidnya, Sementara para pedagang di tutup karena tidak boleh ada kerumunan, orang ada acara di tutup. Ini malah bikin acara vaksinasi di satu tempat dan dari mana – mana berdatangan kemudian terjadi kerumunan, itu mah seperti “moncolok mata banget,”katanya.
Selain itu dirinya mengaku sering berdiskusi dengan rt rw setempat, mereka terkesan mengeluhkan. Sebetulnya perhatian Pemkab di tingkat bawah dalam rangka penanganan covid itu mereka tidak merasakannya, sementara yang langsung bersentuhan dengan masyarakat itu kan rt rw. Ketika mau menginformasikan dengan gugus tugas saja kadang seolah – olah saling lempar, apalagi masuk kedalam proses bantuan.
“Memang saya lihat penanganan Pemkab ini belum maksimal, karena kepanjangan gugus tugas sampai tingkat bawah itu koordinasinya bisa di katakan tidak ada. Sedangkan kalau memang terkoneksi antara gugus tugas Kabupaten dan Kecamatan, untuk koordinasi kecamatan ke bawah ini cenderung terputus, lebih kepada informasi laporan dari kepala desa saja,”ulasnya terkesan menyayangkan.
Politisi Partai PPP di Karawang ini juga sangat menyayangkan jika sementara ini di desa desa juga seharunya diintruksikan buatkan gugus tugas secara terkoneksi, jangan sampai terkesan tidak ada. Jadi jika secara tanggung jawab penangananya saja seperti itu, apalagi berbicara bantuan buat masyarakat.
“Berbicara bantuannya juga solusinya harus terkoneksi sampai ke pungsi anggarannya, agar tidak terputus di titik tertentu, jangan sampai di tingkat bawah itu penganggaranya hilang, Kalau itu terkoneksi misalkan Pemkab menyiapkan bantuan sekian, jika datanya sudah di beardown, dari yang di siapkan dan si penerimannya bakal ada kecocokan,”bebernya.
Jika berbicara anggaran, Ia mengatakan pihaknya sebagai Badan Anggaran (Banggar) hanya mengetahui nilai keseluruhan, dan pada tahun 2020 lalu Banggar menyetujui refokusing anggaran untuk penanganan covid sekitar 161 miliar, untuk 2021 sekitar 60 miliar.
“Sebagai tugas dan fungsi DPRD kita hanya memonitoring anggaran tersebut, memang secara umum laporan dari TAPD ke banggar sampai saat ini belum di gelar, kita lihat saja nanti secara teknisnya Pemkab melaui dinas atau para opd terkait,”tandasnya(red).
Posting Komentar