Dianggap Diskriminatif, Wilson Lalengke : Bawaslu Karawang Jangan Kuper..!!
Karawang - Wartapasundan.com
Protes terus dilakukan oleh Organisasi Wartawan yang ada di Kabupaten Karawang terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu, red) terkait kegiatan sosialisasi yang terkesan tebang pilih terhadap Wartawan maupun Organisasi Wartawan.
Bawaslu Kabupaten Karawang, secara resmi memberikan undangan kepada organisasi wartawan terkait akan diselenggarakannya kegiatan sosialisasi yang melibatkan awak media.
Namun sangat disayangkan, keterlibatan awak media disini justru tidak mencakup keterwakilan seluruh organisasi wartawan yang ada dan resmi di Kabupaten Karawang, sehingga menimbulkan dugaan tebang pilih yang dilakukan oleh Bawaslu Karawang.
Protes sebelumnya dilayangkan oleh, Ahmad A.S selaku Wakil Ketua DPC PPWI Kabupaten Karawang, menurutnya kebijakan yang diambil oleh Bawaslu Karawang terkait kegiatan sosialisasi yang melibatkan awak media terkesan tebang pilih.
Atas hal tersebut, Ahmad bersama PPWI DPC Karawang akan melakukan pengaduan kepada Bawaslu Jabar dan RI, dan juga hal tersebut akan diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP, red).
Sementara itu, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, M.A selaku Ketua Umum PPWI pun turut menanggapi permasalahan tersebut, menurutnya apa yang dilakukan oleh Bawaslu Karawang ini adalah suatu bentuk diskriminatif.
Alumni PPRA-48 Lemhanas RI Tahun 2012 tersebut menyampaikan, bahwa sangat mungkin Bawaslu Karawang tidak paham atau belum mengetahui kalau di Indonesia itu ada berpuluh-puluh organisasi wartawan dan salah satunya adalah PPWI.
Oleh karena itu, maka perlu dilakukan teguran atau pemberitahuan kepada Bawaslu Karawang selaku pemangku kepentingan dalam Pemilu tidak boleh kuper (kurang pergaulan, red), harus mempercepat dan mengakselerasi kemampuan serta wawasan terkait media massa, jurnalistik dan kewartawanan.
"Sayang sekali kalau momentum pelaksanaan Pemilu 2024 justru tidak terakomodir sebaik mungkin, keterlibatan warga masyarakat terutama masyarakat jurnalis warga (Citizen Jurnalistik) yang akan bekerja sesuai dengan hati nuraninya tanpa kepentingan-kepentingan tertentu, seperti yang terjadi pada media-media mainstream saat ini," ucap Wilson.
Alumni di 3 Universitas bergengsi di Eropa ini menyampaikan kepada Bawaslu di seluruh Indonesia khususnya Karawang, bahwa DPN PPWI sudah menjalin kerjasama dengan Bawaslu Pusat sejak 2019,
"Implementasi kerjasama dilakukan dengan mengadakan lomba menulis bertema "Profil Anggota DPR, DPD dan Presiden Ideal, Bawaslu Pusat sangat mendukung kegiatan tersebut," jelasnya.
Ditempat terpisah, Juhadi, Wakil Ketua DPD Media Independent Online (MIO, red) Kabupaten Karawang pun terkejut dengan adanya peristiwa tersebut, ini Bawaslu Karawang maksudnya apa dengan tidak melibatkan semua Organisasi Media yang ada di Karawang ?
"Anggaran yang dipakai juga kan dari APBN, alias duit negara, kegiatannya pun berkaitan dengan hajat Negara, masa mau pilih-pilih mana yang dilibatkan, mana yang tidak, padahal semua Orgasisasi Wartawan di Karawang sama saja, sebagai wadah wartawan," ucapnya saat dihubungi via seluler, Selasa, 22 November 2022".
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Kang Joe itu pun menuturkan, besok kami dari MIO DPD Karawang akan datangi Kantor Bawaslu Karawang guna meminta penjelasan atas hal ini.
Persoalan ini tidak bisa dianggap remeh, bukan juga persoalan undangan, tapi disini yang dipertaruhkan adalah marwah dan harga diri Organisasi, kalau hal ini dibiarkan tanpa ada sangsi, saya khawatir akan berdampak buruk kedepannya bagi Organisasi-Organisasi Wartawan," ujar Jo.
Menurut Kang Jo , jika dilihat dari undangannya, saya menilai bahwa Bawaslu Karawang seperti tidak profesional. "Masa undangan resmi dari Badan Pemerintah bikin undangan dirubah-rubah, itu juga dirubahnya karena adanya protes, lucu," tegasnya.(Red)
Posting Komentar